Masih dalam satu hari rangkaian kegiatan di Madiun, BP Tapera juga turut mengajak para pengembang dan asosiasi pengembang perumahan untuk berdiskusi bersama guna membahas strategi percepatan penyaluran FLPP di wilayah Madiun dan sekitar hingga akhir tahun mendatang.
Dalam kesempatan ini, hadir sebagai narasumber diskusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah Kota Madiun, Hendro Pradono serta para Ketua DPD Asosiasi Pengembang yaitu REI dan Himperra.
Berdasarkan data yang dimiliki BP Tapera, realisasi penyaluran di Provinsi Jawa Timur saat ini berada pada 25,68% dari target sebesar 30.000. Sehingga Heru berharap dalam diskusi ini seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan dan solusi untuk mendorong capaian lebih tinggi hingga akhir tahun.
“Desember mendatang akan direncanakan akad massal di Provinsi Jawa Timur, jadi kami perlu dukungan dan kontribusi dari para developer bersama bank penyalur,” ujar Heru.
Selama diskusi berlangsung, Heru menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai opsional masa tenor lebih panjang hingga 40 tahun dapat membuka peluang lebih lebar bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Heru juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah pusat saat ini tengah menggodok kebijakan pemilikan hunian pertama bagi masyarakat berpengahasilan menengah atau tanggung. Lebih lanjut Heru juga menjelaskan bahwa pihaknya juga terus melakukan pengembangan desain kebijakan rumah subsidi.
“Bapak Ibu (pengembang) juga dapat perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP,” terang Heru.
Di sisi lain, Hendro Pradono menjelaskan tantangan lain di Kota / Kabupaten Madiun perihal PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang masih banyak dijumpai belum diserahterimakan karena kurang syarat pemenuhan maupun administrasi. Para pembang dalam forum diskusi ini berharap seluruh masukan dan pandangan seputar rumah subsidi ini dapat disampaikan BP Tapera kepada pemerintah pusat.
