Berita-Properti.com – Program satu juta rumah untuk pembangunan perumahan yang terjangkau di Indonesia, menjadi patokan dunia. “Indonesia ini lebih terdepan dibandingkan dengan negara lain karena hanya di Indonesia pihak swasta bisa membantu pemerintah untuk mencapai program satu juta rumah,” ujar Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata di acara Coffee Morning Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema memperkuat Program Sejuta Rumah di Jakarta.
Soelaeman Soemawinata mengatakan belum ada negara di dunia yang mengedepankan program rumah terjangkau untuk rakyat dengan bersinergi antara pemerintah dengan pihak swasta. Bahkan Soelaeman, mengatakan saat hadir di pertemuan dengan federasi real estate dunia dan mengenalkan program satu juta rumah, negara lain sontak kaget dan tidak percaya akan program yang diusung. Negara lain kaget sekali dengan program ini. “Realisasi terbangun 800 ribu rumah saja, itupun mereka tetap kaget. Jadi bisa melakukan hal yang seperti ini adalah sesuatu hal yang luar biasa,” ujar Soelaeman.
Soelaeman juga mengatakan, untuk meningkatkan capaian program Sejuta Rumah, pemerintah harus memberikan insentif lebih besar lagi kepada pengembang. “Insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengembang rumah rakyat itu masih kecil dan sedikit. Padahal potensi keuntungan yang didapatkan pengembang dalam menggarap hunian murah atau bersubsidi tipis. Ada 4.000 anggota pengembang kami yang terlibat dalam proyek hunian bersubsidi ini. Untungnya tipis dan insentifnya kecil pula yang didapatkan. Mestinya ada insentif yang lebih besar agar marginnya yang tipis itu bisa terbantu,” papar Soelaeman.
Junaidi Abdillah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) mengatakan, Pemerintah dan swasta diharapkan komitmennya untuk mendukung pencapaian pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, meski sejumlah insentif digelontorkan pemerintah pusat, pembangunan sejatu rumah tiap tahun belum pernah terealisasi.
Kendala yang dihadapi pengembang dalam membangun rumah rakyat antara lain adalah komitmen Pemerintah Daerah. Pihaknya masih menghadapi kenyataan minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan rumah MBR.
